Grand Masjids Architecture and Political Intention Within

Posted on Updated on

Jika dilihat sepintas dari kacamata awam, arsitektur dan politik merupakan dua bidang yang terpisah jauh dan mengurusi hal-hal yang berbeda. Walaupun begitu, sebagian besar arsitek maupun politisi tampaknya telah paham benar, bahwa memang terdapat keterkaitan di antara keduanya pada level-level tertentu. Seperti hubungan simbiosis mutualisme dalam ilmu biologi, begitu pulalah tampaknya sebagian hubungan antara arsitektur dan politik dapat digambarkan, saling menguntungkan. Arsitektur seringkali digunakan sebagai alat pembentukan imej oleh penguasa atau pemerintah, baik imej terhadap wilayah yang dipimpinnya maupun imej diri dan pemerintahannya sendiri. Sebaliknya, realisasi dari konsep-konsep arsitektur pun acap kali didukung oleh kekuatan politik atau kebijakan pemerintah, terutama untuk arsitektur berskala besar atau berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Tentu saja, hubungan ini tidak selalu menguntungkan. Terkadang, hubungan antara keduanya bisa jadi saling merugikan. Sebagai contoh, hubungan yang merugikan ini tampak pada saat pembangunan proyek prestisius kuil Parthenon di Yunani. Secara umum, pembangunan proyek ini telah berdampak pada melemahnya pertahanan nasional negara ini. Pengalihan dana pertahanan secara besar-besaran oleh penguasa saat itu kepada proyek kuil Parthenon telah mengakibatkan dampak buruk yang berkepanjangan bagi kelangsungan Yunani dan aliansinya (Antoniades, 1990: 155).

Demikian pula, tentu saja tidak semua obyek arsitektur memiliki kaitan-kaitan tertentu dengan politik. Terdapat jenis-jenis tertentu dari obyek arsitektur yang terikat jalinan benang merah dengan kepentingan-kepentingan politis tertentu. Sebagai contoh, sebutlah banyaknya memorial Holocaust yang dibangun di sebagian besar negara Eropa dan Israel sebagai salah satu agenda politik pemerintah Israel. Contoh lain adalah masjid-masjid kerajaan yang didirikan oleh para sultan yang pernah berkuasa di Turki dan dinamai sesuai dengan nama sultan yang membangunnya, seperti Masjid Sulaiman di Istanbul dan Masjid Salim di Edirne.

Contoh pertama di atas dapat dikatakan sebagai contoh hubungan langsung antara arsitektur dan politik, sebagaimana hal itu diakui sendiri oleh pemerintah Israel sebagai salah satu alat untuk mempertahankan legitimasi kedudukan mereka saat ini di Palestina. Sementara itu, contoh kedua menyuguhkan jenis hubungan yang lebih abstrak namun masih dapat dirasakan keberadaannya. Hubungan ini menempatkan agama, dalam hal ini rumah ibadah, sebagai perantara keduanya. Tujuan yang ingin dicapai dari hubungan ini pun terbatas pada pembentukan imej dari penguasa yang bersangkutan.

Fenomena keterkaitan antara politik dan arsitektur ini terjadi di berbagai belahan dunia. Pemerintah di banyak negara menjadikan obyek arsitektur sebagai sarana pengejawantahan dari ide-ide politis mereka dengan berbagai tujuan. Di Indonesia, masing-masing pemerintahan yang pernah berkuasa meninggalkan obyek-obyek arsitektur sebagai ‘saksi bisu’ pandangan politis mereka. Masjid Istiqlal yang hingga saat ini menjadi salah satu tengeran (landmark) kota Jakarta dan ikon umat muslim Indonesia, tidak terlepas dari keinginan politis presiden pertama republik ini yang juga seorang arsitek, Ir. Soekarno, untuk merepresentasikan “the beacon of the emerging nations” (Kusno, 2000: 1). Sementara itu, tiga puluh tahun pemerintahan presiden kedua RI meninggalkan banyak pula obyek arsitektur yang dikenal, baik karena skala yang monumental maupun karena rancangan yang ‘terstandarisasi’, seperti masjid-masjid yang dibangun di bawah payung Yayasan Amal Bakti Pancasila (Prijotomo, 2004: vii). Beberapa tahun terakhir, terdapat banyak pula proyek prestisius yang dibangun pemerintah pusat dan daerah, di antaranya adalah masjid-masjid besar di beberapa ibukota propinsi.

Tajuddin dalam tulisannya yang berjudul “What is Islamic Architecture?” mengemukakan bahwa terdapat setidaknya tiga ide besar yang berkembang mengenai arsitektur Islam. Salah satunya adalah arsitektur sebagai mega simbol dari keagungan Islam (Tajuddin, 2006). Jenis arsitektur ini biasanya dikembangkan oleh negara atau pemerintah, sebagai bagian dari agenda dan kebijakannya. “Political idea of Islam as propounded by individual leaders have a profound affect on the type of architecture used for the mosque… It is fitting at this point to reflect that architecture is and always shall remain the realm of politics rather than whimsical attitudes and thoughts of the designers” (Tajuddin, 2003: 32). Tajuddin melihat adanya pengaruh yang kuat dari ide-ide politis dari para tokoh yang duduk di kursi pemerintahan terhadap arsitektur masjid yang dibangun di masa pemerintahannya masing-masing. Pengaruh ini terkadang bahkan lebih kuat daripada konsep dan pemikiran dari arsitek yang merancang masjid itu sendiri.

Pertanyaan yang dapat diajukan kemudian adalah ide atau tujuan politis apakah yang melatarbelakangi dibangunnya masjid-masjid itu, dan bagaimanakah cara arsitektur masjid itu merepresentasikan apa yang disebutkan sebagai “political ideas” oleh Tajuddin di atas?

Politik dan Arsitektur
Abidin Kusno dalam bukunya, “Behind the Postcolonial: architecture, urban space and political culture in Indonesia” menyatakan bahwa banyaknya penelitian yang dilakukan telah menghasilkan suatu kesimpulan akan adanya sebuah konstruksi historis dari arsitektur lewat proses yang didasarkan pada kekuatan-kekuatan sosial dan politik (Kusno, 2000: 6). Kusno sendiri telah melakukan penelitian mendalam untuk disertasinya mengenai keterkaitan politik dan arsitektur. Kusno mencoba untuk memahami cara-cara yang telah dipraktekkan oleh kultur-kultur politis tertentu melalui arsitektur dan ruang kota, baik di masa kolonial maupun di masa pos-kolonial (Kusno, 2000: 8). Ia menggarisbawahi banyaknya obyek-obyek arsitektur yang menjadi sarana representasi bagi para penguasa dalam menyampaikan maksud dan keinginannya.

Kusno mencontohkan, pada masa pemerintahan Soekarno, diselenggarakan proyek “urbanistik” untuk menarik perhatian internasional kepada Indonesia. Jakarta dilihat sebagai simbol bagian tak terpisahkan dari perkembangan dunia internasional yang kompetitif. Tujuan politis itu diwujudkan dalam pemilihan gaya arsitektur modern yang saat ini dikenal dengan nama “international style”. Kemodernan gaya arsitektur itu dimaksudkan untuk meningkatkan rasa percaya diri bangsa yang telah dilanda penjajahan selama beratus tahun ini.

Wawasan yang menarik tentang keterkaitan arsitektur dan politik juga dikemukakan oleh Josef Prijotomo dalam tulisannya “Politik – Arsitektur – Politik” (Prijotomo, 2004: 97-118). Aspek pertama yang dipaparkan Prijotomo dalam tulisannya ini adalah politik dalam arsitektur. Menurutnya, disadari atau tidak, ternyata arsitektur di negeri ini bukanlah sebuah bidang yang bisa dengan bebas mandiri. Ia sangat rentan dan tergantung pada sistem, pelaku dan penyelenggara politik dan ekonomi Indonesia. Sebaliknya, aspek kedua menurut Prijotomo adalah arsitektur dalam politik. “Dalam hal-hal tertentu saja arsitektur memiliki relevansi bagi politik, jadi tidak dalam setiap polah dan tingkah politik… Relevansi bisa saja menunjuk pada relevansi yang positif, tetapi bisa pula pada relevansi yang negatif bagi politik.” (Prijotomo, 2004: 106). Dalam tulisannya tentang arsitektur dalam politik ini, Prijotomo memaparkan banyak interpretasi terhadap ‘pemanfaatan’ arsitektur oleh politik, di antaranya pembangunan TMII (Taman Mini Indonesia Indah), Perumnas, joglonisasi gedung-gedung pemerintah, dan sebagainya.

Fenomena Pertumbuhan Masjid Besar di Indonesia
Jika Jakarta dikenal dengan Masjid Istiqlal-nya, maka Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing dikenal dengan Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT-nya dan Masjid Al-Akbar Surabaya atau MAS-nya. Kenyataan serupa tidak hanya dapat ditemui di Jawa Timur dan Jawa Tengah, namun di sebagian besar propinsi di Indonesia. Masing-masing propinsi tampak seolah berlomba-lomba untuk membangun proyek-proyek masjid yang monumental sebagai bagian dari agenda pemerintah daerah untuk menjadikan wilayahnya dikenal dan memiliki prestise di mata daerah lain.

Dari fenomena di atas, dapat diamati bahwa arsitektur tampaknya merupakan alat yang dapat mendongkrak popularitas dan prestise daerah dan pemerintahnya secara instan, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi tentunya. Hal ini bisa jadi merupakan sesuatu yang sangat wajar dan dimaklumi. Namun demikian, tentu saja menjadi sangat tidak wajar apabila kemampuan arsitektur untuk mendongkrak prestise daerah dan pemerintahnya secara instan ini dipandang sebagai satu-satunya cara untuk mendongkrak popularitas itu. Sayangnya, kenyataan inilah yang justru terjadi di banyak daerah akhir-akhir ini. Masjid-masjid dengan ukuran sangat besar dan monumental dibangun, bukan dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana peribadatan yang memadai –karena yang telah ada di masing-masing wilayah pun sebenarnya telah sangat memadai–, melainkan lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan imej dan prestise wilayahnya.

Dikarenakan tujuan itu pula, berbagai pihak yang terlibat akhirnya terlalu berkonsentrasi pada bentukan-bentukan fisik masjid, dibandingkan dengan kesesuaian bangunan secara arsitektural dengan wilayah bersangkutan dan kemampuan bangunan itu untuk mewadahi aktivitas yang seharusnya terwadahi dengan baik. Salah satu contoh mudah dari kenyataan ini adalah orang-orang justru kesulitan untuk menemukan area wudhu dengan mudah dan cepat, dikarenakan ukuran masjid yang terlalu luas. Di beberapa masjid besar ini, perbedaan zona antara laki-laki dan wanita bahkan tidak lagi dapat ditemukan, sehingga setiap orang shalat di tempat manapun yang diinginkannya.

Konsentrasi pada bentuk-bentuk fisik bangunan, seperti kemegahan dan keindahan gaya arsitektural serta ukuran yang monumental itulah yang merupakan salah satu indikasi dari adanya tujuan-tujuan politis di balik pembangunan banyak masjid besar di banyak daerah. Harus diakui, memang unsur-unsur itulah yang merupakan penentu utama dari imej sebuah bangunan.

Hal ini tentu saja tidak selalu berarti para arsitek dan perancang masjid-masjid besar itu tidak merancang bangunan masjid itu dengan baik, hanya saja keputusan-keputusan si arsitek tampaknya lebih banyak dipengaruhi oleh terkonsentrasinya klien, dalam hal ini pemerintah, pada bentuk-bentuk fisik semata. Di sini, pedoman yang berlaku bisa jadi adalah “function follows form”, dimana aktivitas-aktivitas yang ada disesuaikan dengan bentukan-bentukan arsitektural yang ingin diperoleh. Kenyataan ini sesuai dengan pernyataan Tajuddin di atas, “…Architecture is and always shall remain the realm of politics rather than whimsical attitudes and thoughts of the designers.”

Arsitektur Masjid dan Tujuan Politis
Menurut Tajuddin, adalah mudah untuk mengenali salah satu tipe arsitektur yang dibangun sebagai mega simbol ini. Bangunan-bangunan yang dihasilkan biasanya berukuran besar, monumental, berdiri tunggal, serta bersifat sculptural dan cenderung menonjolkan diri (Tajuddin, 2006). Dari pernyataan Tajuddin ini, dapat diuraikan beberapa unsur arsitektural yang merupakan indikator dari adanya tujuan-tujuan politis di dalam arsitektur masjid-masjid besar, yaitu ukuran dan skala, ketunggalan dan jarak, serta gaya arsitekturalnya.

1. Ukuran dan skala
Ukuran yang besar dan skala yang monumental terhadap manusia menampakkan kesan keagungan dan kebesaran, memberi kesadaran akan sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia. Hal ini biasa tampak dalam rumah-rumah ibadah yang memiliki konsep sebagai rumah atau tempat bersemayamnya Tuhan, seperti kuil-kuil di Mesir Kuno dan Yunani Kuno, serta gereja-gereja di masa Gotik yang menjulang tinggi.

Konsep ini pulalah yang kemudian diadopsi dalam arsitektur masjid. Padahal, berdasarkan tradisi Islam di masa-masa awal kemunculannya, konsep rumah ibadah sebagai tempat bersemayamnya Tuhan ini tidaklah memiliki sebuah dasar yang cukup kuat untuk dapat diterima sebagai konsep arsitektur islam (Utaberta, 2004: I-38). Adapun penyebab timbulnya bangunan-bangunan masjid yang besar dan monumental ini di masa-masa perkembangan Islam selanjutnya, tampaknya tidak dapat sepenuhnya disandarkan pada konsep di atas. Menurut Bambang Pranggono, alasan klasik yang dimunculkan biasanya adalah demi syiar Islam, masjid harus dibangun lebih megah daripada bangunan ibadah lainnya (Pranggono, 2006: 112). Alasan ini dianggap sebagai alasan politis, sebab perintah untuk hal itu sama sekali tak ditemukan dasar hukumnya di dalam Islam.

Masjid Al-Akbar SurabayaContoh penerapan skala yang monumental ini dapat kita amati pada arsitektur Masjid al-Akbar Surabaya (MAS). Pada arsitektur masjid ini, skala bangunan yang monumental terasa sangat kuat. Skala yang monumental ini dapat diamati dari besarnya ukuran masjid dan adanya dominasi unsur-unsur vertikal pada bentukan-bentukan arsitekturalnya. Luas masjid yang sangat besar ini dilatarbelakangi keinginan pemerintah untuk menjadikan masjid ini sebagai simbol religius bagi propinsi Jawa Timur. Lebih jauh, ketika seseorang memasuki ruangan utama masjid, kesan monumental ini pun terasa kuat karena ketinggian ruang yang jauh melampaui ukuran proporsional ruang terhadap proporsi manusia. Selain dikarenakan besarnya dimensi bangunan, terdapat pula bentukan-bentukan arsitektural yang mempengaruhi kuatnya kesan monumental pada bangunan ini, yaitu menonjolnya unsur-unsur vertikal pada fasad dan interiornya.

Monumentalitas arsitektur MAS yang telah dipaparkan di atas, jelas tidak dilatarbelakangi oleh pertimbangan-pertimbangan fungsional masjid itu sendiri ataupun besarnya kebutuhan masyarakat muslim akan tempat ibadah. Sebaliknya, monumentalitas yang tampak pada masjid ini lebih disebabkan oleh adanya keinginan pemerintah daerah untuk menjadikan obyek arsitektur ini sebagai simbol religius di wilayahnya, bahkan untuk dapat bersaing dengan Masjid Istiqlal sebagai masjid berskala nasional.

Seperti pada MAS, skala yang monumental juga terasa pada arsitektur MAJT. Pada ruang luar kompleks MAJT ini, kesan monumental tampak sangat terasa. Hal ini antara lain disebabkan oleh luasnya area maidan (halaman tengah) yang terletak di depan bangunan utama dan diapit oleh dua bangunan penunjang. Selain itu, kesan monumental ini juga disebabkan oleh banyaknya elemen-elemen vertikal pada kompleks MAJT ini.

Masjid Agung Jawa TengahMonumentalitas arsitektur MAJT yang telah dipaparkan di atas pun jelas bukan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan fungsional masjid pada umumnya ataupun besarnya kebutuhan masyarakat muslim akan tempat ibadah di daerah itu. Monumentalitas ini memang merupakan salah satu persyaratan yang diajukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah kepada para arsitek dalam sayembara perancangan masjid ini. Karena itu, masjid ini memang dirancang bukan hanya sebagai tempat ibadah atau muslim community center sesuai dengan fungsi utamanya, namun juga sebagai monumen bagi daerah itu yang dapat dijadikan tempat wisata dan kebanggaan pemerintah dan masyarakat Jawa Tengah.

Dilihat dari aspek ukuran dan skala bangunan kedua masjid di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat prioritas perancangan masjid yang bergeser dari fungsi utamanya sebagai tempat ibadah dan muslim community center menjadi obyek monumental. Obyek-obyek monumental ini memang indah dipandang dan diamati, namun menyisakan sejumlah masalah fungsional akibat monumentalitasnya. Masalah-masalah fungsional itu di antaranya adalah besar dan luasnya bangunan mengakibatkan jalur sirkulasi dari gerbang masuk, area wudhu hingga ruang shalat utama tidak dapat dikenali dan ditempuh dengan mudah. Selain itu, monumentalitas bangunan membuat obyek masjid yang seharusnya menyatu dengan masyarakat sekitar tampak demikian berbeda dan asing di tengah-tengah lingkungannya sendiri. Lebih lanjut, monumentalitas bangunan membuat zoning antara pria dan wanita dalam bangunan masjid ini tidak terdeteksi oleh pengunjung, sehingga mereka duduk dan shalat di sembarang tempat di dalam masjid.

2. Ketunggalan dan Jarak
Ketunggalan bangunan, seperti telah disebutkan oleh Tajuddin, merupakan salah satu penanda bahwa arsitektur masjid dimaksudkan sebagai mega simbol, atas nama Islam, dari suatu wilayah dan pemerintahannya. Pada masjid-masjid yang dibangun secara swadaya dan berfungsi sebagai pusat kegiatan komunitas muslim, arsitektur masjid lebih banyak ditempatkan menyatu dengan pemukiman penduduk dan berdampingan dengan wadah-wadah pendidikan Islam.

Ketunggalan bangunan yang disebabkan jaraknya yang berjauhan dengan bangunan lain, biasanya berkaitan erat dengan aspek ukuran bangunan dan skala yang telah dibahas sebelumnya. Karena ukurannya yang besar, bangunan hanya dapat diamati secara utuh dari kejauhan. Sementara itu, skala yang monumental dari bangunan hanya dapat dirasakan oleh pengamat melalui perbandingan antara dirinya dengan bangunan itu. Dengan begitu, jarak yang jauh dari bangunan lainnya dianggap merupakan salah satu jalan agar bangunan dapat dipersepsi secara utuh oleh pengamat.

Pertimbangan ini sebenarnya telah jauh bertolak belakang dari fungsi masjid sebagai pusat pembinaan masyarakat, terutama penduduk di sekitarnya. Jika pertimbangan perancangan masjid dititikberatkan pada fungsi ini, bentuk-bentuk arsitektural yang dihasilkan sebagai konsekuensi dari pertimbangan itu tentu akan jauh berbeda dengan fenomena masjid-masjid besar yang tampak saat ini. Bangunan masjid akan dirancang menyatu dengan pemukiman penduduk, memiliki aksesibilitas yang tinggi, mudah dijangkau oleh masyarakat penggunanya, dan tanpa pagar pemisah yang dominan.

Sebaliknya, masjid-masjid yang lebih berorientasi pada monumentalitas dan simbol religius pemerintah biasanya malah diimejkan sebagai bangunan solitaire di tengah sebuah lapangan kosong tanpa kesan menyatu dengan masyarakat di sekitarnya, dengan jarak tempuh dari pintu gerbang halaman masjid ke area wudhu dan ruang shalatnya menjadikan banyak orang sebagai makmum masbuk.

Pada arsitektur MAS, ketunggalan dan jarak yang jauh dengan lingkungannya dapat diamati dengan jelas. Masjid yang hanya menempati 20% dari tapak yang tersedia ini tampak megah dari jarak pandang yang cukup jauh di keempat sisinya. Imej sebagai bangunan tunggal yang terpisah dengan lingkungannya juga diperkuat dengan diletakkannya bangunan masjid ini tepat di tengah tapak, dikelilingi oleh 80% lahan kosong yang tersisa. Tapak masjid ini pun dikelilingi oleh jalan raya di sekelilingnya. Hal ini kian mempertegas kesan keterpisahan dengan lingkungannya.

Lebih jauh, tidak tampak pula usaha-usaha arsitektural untuk menjadikan bangunan masjid ini berkesan lebih ‘dekat’ dengan masyarakat di sekitarnya. Banyak upaya yang sebenarnya dapat ditempuh untuk memberikan kesan ‘dekat’ ini, di antaranya adalah dengan memfasilitasi jamaah lokal yang datang dengan berjalan kaki dari keempat penjuru, dengan selasar-selasar beratap dengan jalur tersingkat untuk menuju bangunan utama masjid. Fasilitas yang lebih banyak terlihat justru adalah tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat bagi pengunjung yang datang dari jauh. Secara arsitektural, tampaknya dapat disimpulkan bahwa masjid ini lebih diorientasikan bukan bagi pusat pembinaan masyarakat di sekitarnya, namun lebih sebagai obyek religius simbolis yang lebih ‘welcome’ terhadap pengunjung yang datang dari jauh untuk mengagumi kemegahan arsitekturnya.

Seperti pada arsitektur MAS, aspek ketunggalan dan jarak yang jauh dengan lingkungan sekitar pun tampak jelas pada arsitektur MAJT. Walaupun tidak dikelilingi oleh jalan raya yang memisahkannya dari pemukiman di sekitarnya, bangunan utama dari kompleks MAJT ini diletakkan agak ke belakang, cukup jauh dari akses utama yang terletak di Jalan Gajah. Jauhnya jarak tempuh ini, menurut arsiteknya, berasal dari konsep dzikir visual yang diwujudkan dalam bentuk tujuh tingkatan perjalanan dari bagian depan tapak hingga masuk ke ruang shalat utama. Tujuh tingkatan ini merupakan simbol dari tujuh maqomat manusia, atau tingkatan kedudukan manusia di hadapan Allah, dalam ajaran sufi. Penerapan konsep ini menyebabkan panjangnya jarak yang harus ditempuh seseorang sebelum ia sampai ke ruang shalat untuk melaksanakan shalat berjamaah. Secara arsitektural, tampaknya penggunaan konsep tujuh maqomat manusia pada arsitektur MAJT lebih diorientasikan kepada pengunjung yang datang untuk berziarah atau berwisata menikmati keindahan arsitektur masjid ini. Pertimbangan efektivitas jarak tempuh jamaah yang berjalan kaki dari sekitar masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah agaknya bukan pertimbangan utama dalam perancangan arsitektur masjid ini.

Mirip dengan arsitektur MAS, arsitektur MAJT tidak dilengkapi pula dengan elemen-elemen arsitektural yang dapat memberi kesan ‘mendekatkan’ jarak yang jauh tersebut. Kenyamanan pejalan kaki tidak dipertimbangkan secara matang dengan keberadaan selasar-selasar beratap yang melindungi dan menaungi dari panas dan hujan. Fasilitas yang justru tampak dominan adalah kawasan parkir yang luas dan terlindungi dari cuaca, yang terletak tepat di bawah maidan.

Secara umum, dari aspek ketunggalan dan jarak yang diamati pada kedua obyek di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pergeseran dalam prioritas perancangan kedua masjid ini, terutama dalam aspek pengguna dan fungsi masjid. Kedua masjid ini lebih dipandang sebagai obyek wisata ziarah yang ditujukan bagi orang-orang atau pengunjung dari daerah yang jauh, bukan bagi masyarakat sekitar yang seharusnya dapat setiap hari memanfaatkannya dengan mudah. Hal ini terlihat dari jauhnya jarak tempuh bagi pejalan kaki untuk menuju ke ruang shalat utama di kedua masjid. Jarak tempuh yang jauh ini diperparah pula dengan ketiadaan fasilitas-fasilitas arsitektural, misalnya selasar beratap, yang dapat ‘mendekatkan’ jarak tempuh ini, padahal para pejalan kaki ini sebagian besar merupakan masyarakat sekitar masjid yang menggunakan masjid ini untuk shalat lima waktu.

Skala prioritas utama yang terletak pada pengunjung yang berasal dari jauh tampak pada luas dan terlindunginya lapangan parkir kendaraan yang tersedia di kedua masjid. Hal ini turut menegaskan bahwa prioritas utama dari perancangan obyek arsitektur ini bukanlah kegiatan ibadah dan muslim community center bagi masyarakat sekitarnya, namun kegiatan ‘wisata religi’ bagi masyarakat yang datang dari jauh.

3. Gaya Arsitektural
Salah satu fenomena yang cukup menarik untuk diamati adalah peran pemerintah sebagai stake holder dalam perancangan masjid-masjid besar ternyata berimplikasi pada pemilihan gaya arsitektural masjid. Tajuddin dalam tulisannya yang berjudul “Islamic Architecture in Malaysia: a Case of Middle Eastern Inferiority Complex”, mengamati bahwa terdapat anggapan umum bahwa masjid bukanlah sebuah masjid jika ia tidak memiliki kubah, menara dan mihrab (Tajuddin, 2003: 2).

Pandangan ini merupakan sesuatu yang lazim di masyarakat awam dan pemerintah, jika mereka tidak memahami tentang spirit kesetempatan di dalam arsitektur. Implikasi dari pemahaman ini adalah diadopsinya gaya-gaya arsitektur Timur Tengah secara masif, tanpa memahami makna yang ada di balik bentukan-bentukan arsitektural itu. Hal inilah yang disebut sebagai “inferiority complex” oleh Tajuddin. Sebagian besar masyarakat sebagai pengguna, dan pemerintah sebagai stake holder, menganggap gaya-gaya arsitektur Timur Tengah itu lebih megah dan lebih sesuai bagi arsitektur masjid, dibandingkan dengan atap-atap limas bertumpuk yang bersahaja.

Anggapan-anggapan di atas berasal dari cara pandang yang mengagung-agungkan budaya fisik, seolah-olah kemajuan dan keunggulan dari sebuah bangsa hanya dapat dilihat dari kemajuan pembangunan fisiknya belaka. Cara pandang ini, sadar atau tidak sadar, meracuni pemikiran seseorang dalam memandang bangsa lain yang maju dalam budaya fisiknya sebagai bangsa yang juga beradab dan unggul dalam segala aspek. Adopsi budaya fisik itu kemudian dilakukan secara masif, seolah-olah dengan begitu keunggulan dalam bidang lainnya juga akan menular dengan sendirinya. Pandangan semacam ini tentulah bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Lokalitas dihargai di dalam Islam, walaupun tetap dalam bingkai syariat yang bersifat universal. Prinsip ini pulalah yang seharusnya menjiwai arsitektur masjid di setiap daerah yang memiliki kondisi cuaca, potensi lingkungan alam dan kekayaan arsitektural yang berbeda-beda.

Salah satu contoh termudah dapat ditemui pada arsitektur MAS, yaitu adanya sahn (halaman dalam) yang dikelilingi teras-teras di lantai satu dan dua. Secara estetis, keberadaan sahn pada bangunan masjid ini memang memperindah bentuk arsitekturnya secara keseluruhan. Transisi dari halaman depan masjid ke ruang shalat yang tertutup dialirkan secara bertahap melalui keberadaan sahn yang dikelilingi teras-teras terbuka ini.

Walaupun demikian, sahn sesungguhnya merupakan pemecahan yang sangat sesuai bagi masjid-masjid di wilayah yang beriklim kering dan panas. Hal ini dikarenakan keberadaan sahn biasanya dilengkapi dengan air mancur yang membawa kelembaban dan kesejukan ke teras-teras di sekelilingnya. Bagi MAS, keberadaan sahn dengan atap pelindung teras setinggi dua lantai, seperti tampak pada gambar di samping, bisa jadi membawa masalah tersendiri di saat hujan turun. Air mancur yang ada di tengahnya pun menjadi tidak lebih dari elemen sculpural semata, tanpa fungsi-fungsi yang menunjang penghawaan bangunan seperti dijelaskan di atas.

Secara keseluruhan, gaya arsitektur MAS merupakan perpaduan antara gaya arsitektur lokal dengan gaya arsitektur Timur Tengah. Perpaduan ini dapat diapresiasi sebagai upaya arsitektural untuk mengkompromikan cara pandang pemerintah dan masyarakat dengan cara pandang arsitek atau perancangnya. Tentu saja, upaya perpaduan kedua langgam arsitektur yang berbeda ini harus dilakukan secara tepat, dengan proses pemaknaan kembali yang tepat pula. Jika tidak demikian, maka yang akan tampak hanyalah percampuran berbagai bentuk di dalam sebuah obyek arsitektur (eklektikitas).

Pada Akhirnya…
Dari paparan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan akan adanya peran yang besar dari arsitektur sebagai perwujudan tujuan-tujuan politis tertentu. Salah satu dari banyak tujuan politis ini adalah pembentukan imej pemerintah dan pendongkrak prestise wilayah yang dipimpinnya. Arsitektur, seperti dijelaskan sebelumnya, dianggap cara yang cukup efektif untuk membentuk imej terhadap berbagai hal, salah satunya imej daerah dan pemerintahnya.

Walaupun demikian, dalam mewujudkan tujuan-tujuan politis itu, tidak jarang berbagai kepentingan yang ada justru mengakibatkan pertimbangan-pertimbangan arsitektural dikesampingkan. Lebih jauh, tujuan-tujuan politis itu bahkan berdampak terhadap terhadap prioritas-prioritas perancangan dan daya guna obyek arsitektur yang bersangkutan.

Salah satu contoh pergeseran prioritas perancangan masjid ini disebabkan oleh cara pandang pemerintah dan masyarakat yang menganggap masjid-masjid besar ini lebih sebagai obyek monumental. Akibatnya, masjid-masjid itu dirancang lebih sebagai obyek wisata ziarah, bukan sebagai pusat kegiatan masyarakat muslim sekitar (muslim community center). Masyarakat muslim di sekeliling masjid justru menjadi pihak-pihak yang kurang dipertimbangkan.

Contoh-contoh nyata dari pergeseran prioritas itu tampak benar pada masjid-masjid yang telah dipaparkan di atas. Masyarakat sekitar yang sebagian besar mencapai masjid dengan berjalan kaki tidak mendapat perhatian yang memadai. Jarak tempuh yang jauh dari gerbang tapak ke ruang wudhu dan ruang shalat utama diperparah dengan tidak disediakannya perlindungan yang memadai bagi para pejalan kaki ini dari hujan dan panas. Kenyataan ini bertolak belakang dengan fasilitas parkir yang luas, nyaman dan terlindungi dari cuaca.

Tidak berpihaknya perancangan masjid ini kepada masyarakat sekitar juga tampak dari jelasnya keterpisahan dengan lingkungan sekitar, yang ditandai dengan adanya jalan raya, pagar dan jarak yang jauh dengan bangunan pemukiman di sekelilingnya. Hal ini tampaknya merupakan salah satu penyebab kosongnya masjid-masjid itu pada sebagian besar waktu shalat fardhu yang lima. Masjid-masjid hanya dipenuhi pengunjung pada saat hari raya, bulan ramadhan dan liburan. Itu pun bukan dengan maksud utama untuk beribadah, melainkan untuk berlibur atau berziarah.

Lebih jauh, ketunggalan bangunan dan gayanya yang benar-benar berbeda dengan lingkungannya membuatnya semakin ‘terpisah’ dari masyarakat. Gaya-gaya arsitektur asing yang diadopsi mentah-mentah tanpa penyesuaian dengan lingkungan alam dan sosial di daerah itu menyebabkan kesan monumental itu makin terasa. Masjid pun makin dianggap sebagai sebuah monumen yang hanya indah dipandang dan diziarahi, tanpa dimanfaatkan sesuai dengan fungsi utamanya sebagai tempat ibadah.

Di balik seluruh fenomena fisik yang dipaparkan di atas, dapatlah kiranya disimpulkan adanya sebuah cara pandang dan pola pikir yang keliru mengenai obyek arsitektur yang bernama masjid ini oleh berbagai pihak yang terlibat di dalam perancangan, pembangunan dan penggunaannya, yaitu pemerintah, arsitek atau perancang, dan masyarakat penggunanya. Kekeliruan dalam memandang fungsi dan peran masjid ini pada akhirnya akan berperan pula dalam pengembangan sikap keberagamaan masyarakat secara umum. Hal inilah yang secepat mungkin harus disadari oleh semua pihak di atas. Masjid seharusnya dikembalikan kepada fungsi utamanya sebagai tempat ibadah kepada Allah swt (hablumminallah), sekaligus sebagai muslim community center (hablumminannaas), bukan sekedar sebagai obyek simbol religius masyarakat yang bahkan tidak menyimbolkan kondisi keberagamaan masyarakat itu sendiri.

Kenyataan-kenyataan itu membutuhkan usaha-usaha untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman di kalangan pemegang kebijakan agar lebih arif bijaksana dalam mewujudkan proyek-proyek prestisius lainnya di daerah mereka masing-masing. Fungsi utama masjid seperti yang telah dinyatakan di atas tidak boleh dilupakan dan digeser begitu saja oleh tujuan-tujuan politis yang belum tentu tercapai atau berhasil. Selain itu, fokus yang hanya pada pembangunan budaya fisik sebagai simbol dari peradaban dan budaya manusia merupakan kekeliruan lain yang patut diluruskan. Hal semacam ini telah terbukti benar, karena dimana-mana pembangunan fisik masjid yang mengutamakan kemegahan dan monumentalitas tidak dapat menjawab tantangan kerusakan moral anak bangsa ini. Sekali lagi, sudah sepatutnyalah masjid dikembalikan kepada fungsi utamanya sebagai tempat ibadah kepada Allah swt (hablumminallah), sekaligus sebagai muslim community center (hablumminannaas).

Usaha-usaha untuk mengembalikan fungsi masjid ini salah satunya tentu juga merupakan tanggung jawab para arsitek dan perancang. Sebagai arsitek, pengetahuan dan pemahaman mengenai fungsi, estetika, struktur dan filosofi suatu obyek arsitektur, termasuk masjid, seharusnya telah benar-benar dikuasai. Arsitek juga telah dibekali dengan kemampuan untuk mempertimbangkan dan menyaring pengaruh-pengaruh dari pihak lain yang ingin mengintervensi proses dan hasil perancangan arsitektur. Intervensi ini tidak seluruhnya buruk, terkadang juga memiliki kebaikan. Hanya saja, terkadang dampak dari intervensi itu terhadap hasil rancangan arsitektur di masa mendatang kurang diantisipasi oleh pihak pemerintah atau masyarakat. Tentu saja, arsitek sebagai pihak yang memahami dan mempelajari dampak ini juga harus dapat memisahkan idealisme dengan egoismenya sebagai seorang perancang.

Lebih jauh, orang-orang yang berkecimpung dalam profesi ini juga memiliki tanggung jawab untuk membangun kembali peran penting mereka dalam mengarahkan pembangunan fisik itu ke arah pembangunan peradaban yang lebih utuh, terutama dalam kaitannya dengan keberlanjutan lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan binaan. Di luar pertimbangan-pertimbangan itu, bangunan yang kita rancang hanya akan melukiskan kedangkalan dan ketidakpedulian kita sebagai manusia.

Daftar Pustaka
Anonim. 2000. “Reconstructing Recollection, Making Space for Memory” dalam Architectural Design, Vol. 70 No. 5 Thn. 2000
Anonim. 2005. ”Main Feature: Masjid al-Akbar Surabaya”, Indonesia Design Vol. 2 No. 6 Thn. 2005, Jakarta: PT. Tatanan Daya Prima
Antoniades, Anthony C. 1990. Poetics of Architecture: theory of design. New York: Van Nostrand Reinhold
Ching, Francis DK. 1985. Architecture Form, Space and Order. New York: Van Nostrand Reinhold
Kusno, Abidin. 2000. Behind the Postcolonial: architecture, urban space and political cultures in Indonesia. New York: Routledge
Mohd. Tajuddin, Mohd. Rasdi. 2003. “Islamic Architecture in Malaysia: a Case of Middle Eastern Inferiority Complex”, Crisis in Islamic Architecture, The KALAM Papers June 2003. Malaysia: Fakulti Alam Bina UTM
Mohd. Tajuddin, Mohd. Rasdi & Utaberta, Nangkula. 2003. Muslim Architecture in Peninsular Malaysia: Classification of Styles and Probable Socio-Political Influence of Mosques, KALAM Papers August 2003. Malaysia: Fakulti Alam Bina UTM
Mohd. Tajuddin, Mohd. Rasdi. 2006. “What is Islamic Architecture”, Islamic Architecture Digital Library, portal http://www.iidl.net
Pranggono, Bambang. 2006. Percikan Sains dalam al-Qur’an, Menggali Inspirasi Ilmiah. Bandung: Khazanah Intelektual
Prijotomo, Josef. 2004. Dari Lamin dan Bilik Pengakuan Dosa. Surabaya: Wastu Lanas Grafika
Utaberta, Nangkula. 2004. “Studi tentang Pendekatan dan Penafsiran dalam Arsitektur Islam”, Prosiding Aplikasi Arsitektur Islam pada Lingkungan Binaan, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Surakarta.

Yulia Eka Putrie, MT (Staf Pengajar Jurusan Arsitektur UIN Malang)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s